Dianggap Hiburan, Pajak Spa di Bali Naik Hingga 40 Persen

Foto utama: Ruang spa menghadap Samudra Hindia di Bulgari Resort Bali.

Selain wisata alam, kuliner, dan budaya, Bali juga terkenal dengan tawaran wisata spa kelas dunia. Namun, mulai 2024, sepertinya wisatawan harus merogoh kocek lebih dalam untuk menikmati perawatan spa di Pulau Dewata akibat dibayangi oleh kenaikan pajak yang cukup tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, per 2024 pemerintah daerah Badung resmi memasukkan spa dalam kategori kesenian dan hiburan. Berdasarkan aturan tersebut, pajak hiburan termasuk dalam kelompok objek pajak jasa dan barang tertentu (PBJT) yang nilai pajaknya lebih tinggi.

Oleh karena itu, layanan spa yang sebelumnya dikenai pajak 12,5% (lalu meningkat menjadi 15%) kini menjadi 40% dan maksimal sebanyak 75%. Tak ayal, kenaikan pajak tersebut bakal berpengaruh terhadap perubahan tarif layanan spa.

Seperti dilansir dari detik travel, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, mengatakan bahwa layanan spa tidak seharusnya disatukan dengan kategori kesenian atau hiburan melainkan masuk kelompok kesehatan atau kebugaran. Oleh karena itu, Pemprov Bali terus mengkaji berbagai aspek mulai dari kategorisasi hingga pungutan pajak itu guna menjaga warisan budaya bangsa ini.

Layanan spa di Bali merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Layanan spa juga telah menjadi bagian integral dari pariwisata di pulau tersebut. Menurut Wellness and Healthcare Entrepeneur Association (WHEA), hingga 2022 ada sekitar 1.100 spa dalam berbagai level dan variasi yang tersebar di Pulau Dewata.—Monika Febriana